Lampung Tengah – Puluhan warga yang tergabung dalam berbagai organisasi kemasyarakatan menggelar aksi damai di Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (10/6/2026).
Aksi yang diprakarsai oleh Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung Tengah tersebut turut diikuti oleh Lembaga Pemerhati Ekonomi Rakyat (Lesper), Lembaga Analisis Pemerhati Anggaran (Lapang), dan Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Lampung Tengah.
Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya yang kerap diwarnai ketegangan, massa kali ini memilih menyampaikan aspirasi secara damai. Meski demikian, berbagai tuntutan tetap disuarakan secara lantang dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian yang berjaga sejak awal kegiatan.
Sejak pukul 10.00 WIB, massa mulai berkumpul di Sekretariat PWRI Lampung Tengah di Jalan Soekarno-Hatta, Gunungsugih. Selanjutnya, pada pukul 11.30 WIB, peserta aksi bergerak menuju Kantor Bupati Lampung Tengah.
Dalam orasinya, Ketua PGK Lampung Tengah, Hefki AR, meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengevaluasi rencana pinjaman daerah sebesar Rp100 miliar kepada bank daerah. Selain itu, ia juga menyoroti penanganan dugaan korupsi pada Dinas Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan (Disnakbunak), Bagian Umum Setdakab Lampung Tengah, serta proyek pembangunan Islamic Center.
“Jangan cuma mikir mau minjamnya, gimana cara mulanginya. Jangan sampai malah membebani masyarakat lewat pajak. Jadi secara tegas kami menolak dan meminta Pemkab mengevaluasi wacana peminjaman itu,” tegas Hefki.
Sementara itu, Ketua Lesper, Bustamhadi, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pemerintahan daerah yang dinilai belum berjalan optimal.
“Bupati jangan ngonten terus dong,” kritiknya dalam orasi.
Setelah sekitar satu jam menyampaikan aspirasi, perwakilan massa akhirnya diterima untuk berdialog dengan Asisten Bidang Administrasi, Kepala Bagian Hukum, Kasat Intelkam Polres Lampung Tengah, serta Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gunungsugih.
Dialog yang berlangsung dalam suasana santai selama kurang lebih satu jam tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa seluruh aspirasi dan tuntutan yang disampaikan akan diteruskan kepada Bupati Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti dan disikapi.
Selain itu, seluruh peserta dialog juga menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pembangunan dan kemajuan Kabupaten Lampung Tengah.
(Redaksi)