PKS BNNK Lampung Selatan dan Muhammadiyah, Ciptakan Sinergi dalam Penanggulangan Narkoba

Lampung Selatan – Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Selatan, AKBP Rahmad Hidayat SE, MM, dan Ketua Pimpinan Muhammadiyah Lampung Selatan, dr. Sutino Sasmito, sepakat untuk memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan narkoba di daerah ini. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS), yang berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kalianda, Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, perwakilan dari instansi terkait, serta anggota Muhammadiyah dan BNNK Lampung Selatan. Minggu, (4/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Rahmad Hidayat menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta Muhammadiyah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui berbagai program yang dapat menjangkau masyarakat secara langsung.

“Kami sangat berharap agar Muhammadiyah, yang memiliki jaringan luas di tengah masyarakat, dapat menjadi mitra strategis dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba,” ujar Rahmad Hidayat.

Lebih jauh sebut AKBP Rahmad Hidayat, Penandatanganan perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari narkoba.

Tak hanya itu sambungnya, Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan bersama, seperti penyuluhan mengenai ancaman serta bahaya narkoba juga layanan yang diberikan di BNNK Lampung Selatan seperti Rehabilitasi, SKHPN, dan Layanan TAT. (Humas BNNK-LS)

“Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih kondusif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan narkoba demi masa depan yang lebih baik,” jelas AKBP Rahmad Hidayat.

Sementara itu, dr. Sutino Sasmito, Ketua Pimpinan Muhammadiyah, menyatakan bahwa Muhammadiyah berkomitmen untuk mendukung penuh program pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari narkoba.

“Kami akan memanfaatkan jaringan dan potensi yang dimiliki oleh Muhammadiyah untuk memberikan edukasi dan pencegahan narkoba di kalangan generasi muda, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba,” katanya.

Karutan Kotabumi Tinjau Langsung Blok Hunian dan Fasilitas Layanan, Pastikan Pelayanan dan Keamanan Terjaga

Kotabumi — Untuk memastikan pelayanan kepada warga binaan berjalan optimal sekaligus memperkuat pengawasan keamanan, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kotabumi, Budi Setyo Prabowo, memimpin langsung kegiatan kontrol keliling ke seluruh blok hunian dan area layanan pada Sabtu pagi.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini berlangsung dalam suasana tertib dan kondusif. Kepala Rutan didampingi oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, Tri Ghaly Ramadhitya, serta Kasubsi Pelayanan Tahanan, Marthin Sury, bersama regu jaga yang turut serta dalam pemantauan.

Kontrol keliling ini merupakan bagian dari komitmen Rutan Kotabumi untuk memastikan bahwa seluruh layanan—baik keamanan, kesehatan, maupun interaksi dengan warga binaan—berjalan sesuai standar. Pemeriksaan menyasar blok hunian, area pembinaan, lingkungan sekitar, serta fasilitas layanan kunjungan dan penitipan barang, sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan.

“Kegiatan kontrol seperti ini rutin kami lakukan, bukan sekadar untuk pengawasan, tapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang manusiawi dan berintegritas. Semua warga binaan berhak mendapat pelayanan yang layak,” ujar Budi Setyo Prabowo.

Melalui kegiatan ini, pihak Rutan berharap dapat terus menjaga fungsi fasilitas secara optimal serta menjamin transparansi dan kenyamanan dalam pelayanan. Komitmen ini juga menjadi upaya nyata dalam mencegah potensi gangguan dari dalam lingkungan rutan sejak dini. (Rzk)

Saluran Air Baru Digarap Pemkot Bandar Lampung di Jalan Bahari Panjang Utara

Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai mengerjakan proyek pembangunan saluran air baru di kawasan Panjang Utara, Kecamatan Panjang. Pemasangan Box Culvert ini dilakukan di sepanjang Jalan Bahari yang baru-baru ini terkena dampak banjir. Proyek ini direncanakan sepanjang 300 meter.

“Proses pemasangan sudah dimulai. Kami akan membangun saluran air baru dengan menggunakan Box Culvert dan juga membersihkan saluran air yang lama,” ujar Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, pada Sabtu (3/5/2025).

Walikota Eva Dwiana berharap, pihak PT. Pelindo dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kota untuk mengurangi risiko banjir di Kelurahan Panjang Utara. “Sebelum air mengalir ke laut, salurannya melewati area Pelindo. Saya berharap mereka dapat memperlebar saluran air di area tersebut, minimal dua meter,” tambahnya.

Saat melakukan pemantauan pada Sabtu sore, Walikota Eva sempat merasa kesal karena akses jalan yang biasa digunakan oleh timnya untuk memeriksa saluran air yang sedang dilebarkan oleh Pelindo tertutup.

“Bagaimana kami bisa memeriksa kondisi saluran air kalau akses untuk memantau ditutup? Saya minta kerjasama lebih baik dalam penanganan bencana banjir di sini,” tegas Eva Dwiana.

PLN Dapat Apresiasi atas Tanggapannya dalam Memulihkan Listrik di Layanan Publik Bali

Bali – Direktur Utama PT PLN (Persero) melakukan kunjungan langsung ke sejumlah fasilitas publik untuk memastikan kelancaran operasional layanan setelah terjadinya gangguan kelistrikan di Bali pada Jumat (2/5). Respons cepat dari PLN mendapat apresiasi luas, terutama dari penyelenggara layanan publik.

Direktur Utama RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar, dr. I Wayan Sudana, M.Kes., memberikan apresiasi tinggi terhadap PLN yang dengan sigap memulihkan pasokan listrik ke rumah sakit.

“Komunikasinya sangat cepat. Begitu listrik padam, staf kami segera berkoordinasi dan tidak lama kemudian listrik kembali menyala. Genset kami hanya beroperasi sebentar karena langsung digantikan oleh PLN. Kami sangat berterima kasih karena pelayanan rumah sakit dapat tetap berjalan tanpa gangguan,” kata Wayan Sudana.

Selain itu, General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai Bali, Ahmad Syaugi Shahab, juga memberikan pujian atas kecepatan PLN dalam menjaga kelangsungan layanan meskipun terjadi gangguan kelistrikan.

“Alhamdulillah, meskipun listrik sempat padam, dampaknya tidak signifikan. Penumpang tetap dapat dilayani dengan baik di bandara,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, yang memimpin langsung proses pemulihan, menyampaikan permohonan maaf kepada sekitar 1,8 juta pelanggan serta semua pihak terkait atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh gangguan kelistrikan.

“Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pelanggan kami atas gangguan yang terjadi dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan,” ujar Darmawan.

Darmawan menjelaskan, gangguan kelistrikan di Bali bermula pada Jumat (2/5) pukul 16.00 WITA, ketika saluran kabel bawah laut yang menghubungkan Jawa dan Bali mengalami masalah. Hal ini menyebabkan tegangan sistem kelistrikan Bali turun hingga nol volt, yang mengakibatkan beberapa pembangkit di Bali seperti PLTDG Pesanggaran, PLTGU Pemaron, PLTU Celukan Bawang, dan PLTG Gilimanuk keluar dari sistem kelistrikan.

Sebanyak ratusan personel PLN dikerahkan untuk melakukan pemulihan, dan dalam waktu sekitar 30 menit, suplai listrik berhasil dipulihkan secara bertahap.

“Pemulihan dilakukan secara bertahap. Pada pukul 21.00 WITA, sekitar 60 persen sistem sudah kembali pulih. Kemudian pada pukul 24.00 WITA, 80 persen sudah tersambung kembali,” jelasnya.

Darmawan menambahkan, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) membutuhkan waktu lebih lama untuk sinkron dengan sistem. Namun, pada Sabtu (3/5) pukul 03.30 WITA, sistem kelistrikan Bali berhasil pulih sepenuhnya.

“Dalam waktu kurang dari 12 jam sejak gangguan terjadi, alhamdulillah sistem sudah kembali normal,” tambahnya.

Selama gangguan, PLN memastikan objek vital tetap beroperasi dengan baik. Bandara Ngurah Rai dan beberapa rumah sakit besar di Bali seperti RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah, RS Bali Mandara, Bali International Medical Center, RS Siloam, dan RS Surya Husadha tetap berfungsi tanpa hambatan berarti.

“Bandara Ngurah Rai sempat mengalami kedip sebelum sistem cadangan mengambil alih, dan pasokan listrik terus berjalan lancar. Begitu pula dengan rumah sakit yang tetap dapat beroperasi tanpa gangguan pasokan listrik,” ujar Darmawan.

Lapas Kotabumi Optimalkan Sistem Pengamanan Lewat Rapat Dinas

Kotabumi – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kotabumi menggelar rapat dinas pengamanan yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural, petugas pengamanan, dan staf terkait dalam rangka memperkuat fungsi dan tugas pengamanan di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengamanan di Lapas Kotabumi.

Dalam sambutannya, Kepala Lapas Kotabumi, Sudirman Jaya, menekankan pentingnya sinergi dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas pengamanan. “Keamanan adalah prioritas utama dalam pemasyarakatan. Kita harus selalu siap, sigap, dan memiliki komitmen kuat dalam menjalankan tugas. Penguatan koordinasi serta evaluasi berkala menjadi kunci agar pengamanan di Lapas Kotabumi berjalan optimal,” ujar Sudirman Jaya.

Rapat dinas ini membahas sejumlah aspek penting terkait pengamanan, termasuk peningkatan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan, optimalisasi tugas pengamanan, serta evaluasi sistem pengawasan yang telah berjalan. Selain itu, strategi untuk memperkuat kerja sama antarpetugas juga dibahas guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di dalam Lapas.

Sudirman Jaya juga mengingatkan seluruh jajaran untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam bekerja. “Sebagai petugas pemasyarakatan, kita harus selalu berpedoman pada integritas, loyalitas, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas Kotabumi,” tambahnya.

Dengan adanya rapat dinas ini, diharapkan sistem pengamanan di Lapas Kotabumi semakin kuat, efektif, dan responsif terhadap berbagai tantangan yang ada, serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan terkendali. (Rizky)

Ketua AKLI Lamsel: Saya Tidak Yakin Tentang Isu Pengelolaan Parkir di Pasar Inpres Kalianda yang Melibatkan Nama Bupati

KALIANDA – Isu terkait perubahan pengelolaan parkir di Pasar Inpres Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), yang berkembang belakangan ini, menimbulkan keresahan di kalangan pengelola lama. Sorotan datang dari Aliansi Kearifan Lokal Indonesia (AKLI) Lamsel pada Sabtu (3/5/2025).

Ketua AKLI Lamsel, Dadan Hutari, mengungkapkan bahwa ketegangan terkait pengelolaan parkir tersebut dipicu oleh desas-desus mengenai rencana penggantian pengelola lama dengan salah satu organisasi masyarakat (ormas). Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan pekerja parkir lama yang selama ini menggantungkan hidupnya dari pekerjaan tersebut.

“Seharusnya Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lamsel tidak terburu-buru mengeluarkan keputusan pergantian pengelola parkir. Mengingat hal ini berkaitan dengan penghidupan orang banyak dan berpotensi menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat yang sedang kondusif,” ungkap Dadan kepada awak media.

Dadan berharap agar Kepala Dishub Lamsel dapat lebih bijaksana dalam mempertimbangkan pergantian pengelola parkir tersebut. Terlebih lagi, ia mencurigai adanya kabar yang menyebutkan pergantian pengelola parkir itu melibatkan nama Bupati Lamsel.

“Saya rasa Pak Bupati tidak terlibat dalam hal ini. Jangan sampai nama Bupati digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini bisa memicu ketegangan di masyarakat. Penggantian sepihak ini berisiko merusak stabilitas daerah,” tambahnya.

AKLI Lamsel, tegas Dadan, sangat mendukung agar pengelola parkir Pasar Inpres yang lama tetap diberi kesempatan untuk melanjutkan tugas mereka. Sebab, mereka adalah warga Kalianda asli yang sudah lama berjuang untuk mengatur dan menata parkir di pasar tersebut.

“Intinya, AKLI mendukung agar pengelola parkir lama tetap menjalankan tugas mereka. Jangan sampai ada perubahan yang dilakukan secara sepihak yang bisa menimbulkan kericuhan di tengah suasana kondusif ini,” pungkasnya. (rls)

Inilah Enam Calon Paskibraka Kota Metro, Siap Ikuti Seleksi Tingkat Provinsi dan Nasional

Metro | Sebanyak enam calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Kota Metro akan mengikuti seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Lampung juga nasional.

Calon anggota Paskibraka (Capaska) tersebut yaitu Arma Putransyah, Jovi Seraf Yanuar Siburian, Zaky Fauzan Dani, Zaria Risti Rofina, Wayan Davina Ziena Setifany dan Fatihah Aida.
Keenam Capaska tersebut akan mengikuti seleksi tingkat Provinsi Lampung sekaligus seleksi tingkat nasional di Bandarlampung pada 5-8 Mei 2025.

Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengaku bangga dan bahagia dengan para Capaska yang akan mewakili Kota Metro untuk mengikuti seleksi tingkat Provinsi Lampung dan juga nasional.

“Keenam Capaska ini merupakan siswa dan siswi terpilih yang akan mewakili Kota Metro ke tingkat provinsi dan nasional,” ucap Bambang, saat melepas Capaska di Rumdis Wali Kota setempat, Jumat (2/5/2025).

“Saya yakin semua sudah dipersiapkan dengan baik, jadi mudah-mudahan nanti Capaska ini bisa terpilih menjadi Paskibraka tingkat Provinsi Lampung dan juga nasional,” imbuh Bambang.

Wali Kota berpesan kepada keenam Capaska tersebut untuk terus berlatih agar nantinya bisa maksimal mengikuti seleksi dan membawa nama baik Kota Metro.

“Tidak boleh lengah, adik-adik harus tetap latihan. Hanya dengan latihan semua bisa sempurna dan terpilih menjadi Paskibraka tingkat provinsi dan nasional,” ujar Bambang.

Ketua Panitia Seleksi Paskibraka Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo didampingi Kepala Kesbangpol, Rosita menuturkan keenam Capaska yang dikirim mewakili Kota Metro untuk ke tingkat provinsi dan nasional ini sudah melewati proses seleksi yang panjang.

“Seleksi ini sudah dimulai sejak Januari, kemudian diseleksi lagi oleh tim panitia dan terpilih enam siswa dan siswi terbaik ini yang akan ikut seleksi tingkat provinsi dan nasional,” jelas Bangkit.

Dia menjelaskan keenam Capaska ini juga telah menjalani proses latihan selama dua minggu untuk persiapan menghadapi seleksi tingkat provinsi dan nasional.

“Semua sudah dipersiapkan, mudah-mudahan nanti mereka bisa terpilih menjadi Paskibraka tingkat Provinsi Lampung dan juga tingkat nasional,” papar Bangkit.

“Tadi Pak Wali juga berpesan agar adik-adik Capaska ini untuk mempersiapkan mental, kemudian tetap berlatih dan juga belajar. Karena nanti seleksi bukan hanya fisik saja, tetapi juga kecerdasan,” tandas Bangkit. | (Red).

Menuju Lampung Bebas Staples: Sinergi Pemerintah dan Komunitas di Era Digital

LAMPUNG – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh, menjadi narasumber dalam diskusi…

Wabup Mad Hasnurin: Juleha Bukan Sekadar Profesi, Tapi Amanah Spiritual

Lampung Barat – Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, menegaskan pentingnya peran Juru Sembelih Halal…

Komite Pewarta Independen (KoPI) Tekankan Edukasi UMKM soal Risiko Steples di Makanan

Lampung — Dewan Pengurus Pusat Komite Pewarta Independen (DPP-KoPI) sukses menggelar KoPI Discussion yang mengangkat topik penting: “Bahaya Penggunaan Steples pada Makanan”, di Aula Kampus Universitas Tulang Bawang (UTB), Bandar Lampung, Sabtu (3/5).

Diskusi ini menghadirkan berbagai narasumber dari unsur pemerintahan, lembaga profesi, hingga organisasi konsumen, antara lain Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung Ahmad Saifullah, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lampung dr. Josi Harnos, Ketua DPRD Provinsi Lampung yang diwakili oleh Wakil Komisi I DPRD Lampung Ade Utami, serta Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung Ahmad Subadra.

Foto: Dok. KoPI

Acara yang dimoderatori oleh Herman Batin Mangku ini berlangsung dinamis, terutama pada sesi tanya jawab antara narasumber dan peserta, yang terdiri dari para penggiat UMKM dan mahasiswa UTB. Fokus utama diskusi adalah mencari solusi terhadap praktik penggunaan steples dalam pengemasan makanan oleh pelaku usaha kecil, yang dinilai membahayakan konsumen.

Dalam pemaparannya, dr. Josi Harnos menjelaskan bahwa steples berbahan besi baja dapat menyebabkan cedera serius jika tertelan secara tidak sengaja. “Risikonya bukan hanya melukai mulut atau tenggorokan, tapi juga berpotensi merusak organ dalam,” ujarnya.

Foto: Dok. KoPI
Foto: Dok. KoPI

Sementara itu, Ketua YLKI Lampung, Ahmad Subadra, menekankan pentingnya aspek perlindungan konsumen. “Keamanan pangan adalah hak dasar konsumen. Penggunaan steples sangat bertentangan dengan prinsip tersebut,” katanya.

Ahmad Saifullah dari Diskominfotik Provinsi Lampung menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini dan berjanji akan menyampaikan hasil diskusi kepada Gubernur Lampung sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan ke depan. “Kami juga akan mendorong pelaku UMKM beralih ke metode pengemasan yang lebih aman, seperti sealer,” tuturnya.

Menyambung hal tersebut, Wakil Komisi I DPRD Lampung, Ade Utami, menyampaikan komitmennya untuk mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara khusus larangan penggunaan steples pada makanan.

Foto: Dok. KoPI
Foto: Dok. KoPI

Ketua Umum DPP-KoPI, Jeffry Noviansyah, dalam sambutannya menyatakan harapannya agar Provinsi Lampung dapat menjadi pionir dalam memberikan edukasi dan membuat kebijakan yang melarang penggunaan steples pada makanan, khususnya di kalangan UMKM.

“Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga tentang membentuk budaya sadar pangan yang aman,” ujarnya.

Di akhir acara, seluruh jajaran panitia KoPI Discussion menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber, peserta, serta pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. *