Gubernur Lampung Sampaikan Pidato Perdana, Dorong Pembangunan untuk Kontribusi pada Visi dan Asta Cita Pembangunan Nasional
Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela, menyampaikan pidato perdana mereka dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung, Selasa (4/3/2025).
Dalam pidatonya, Gubernur Mirza menekankan bahwa pembangunan Provinsi Lampung dalam lima tahun ke depan akan berkontribusi langsung pada pencapaian visi dan cita-cita pembangunan nasional.
Sejak awal kampanye, Gubernur Mirza bersama Wakil Gubernur Jihan telah menetapkan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”. Menurut Gubernur, visi ini adalah cita-cita besar yang perlu diwujudkan bersama, yang hanya bisa tercapai dengan kerja keras yang produktif, aktif, adaptif, inovatif, dan kolaboratif.
Gubernur Mirza menjelaskan bahwa visi tersebut dijabarkan ke dalam tiga misi utama, yaitu:
- Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif.
- Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif.
- Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.
Gubernur juga mencatat bahwa Provinsi Lampung akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030, dengan jumlah usia produktif mencapai 6,7 juta jiwa atau 68 persen dari total populasi. Kondisi ini, menurut Gubernur, menjadi tantangan agar bonus demografi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemajuan daerah, bukan menjadi beban pembangunan.
Selain itu, Gubernur menyoroti potensi sumber daya alam yang melimpah serta letak geografis Lampung yang strategis, yang dapat menjadi daya tarik bagi investasi dan pengembangan wilayah, baik di sektor sosial-ekonomi, pariwisata, maupun industri berskala nasional dan global.
Namun, di tengah potensi tersebut, Gubernur Mirza juga mengungkapkan beberapa permasalahan yang masih dihadapi Provinsi Lampung, seperti pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,57 persen (di bawah rata-rata nasional), tingkat kemiskinan sebesar 10,62 persen (lebih tinggi dari rata-rata nasional), dan angka pengangguran terbuka sebesar 4,19 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung yang baru mencapai 73,13, juga masih di bawah rata-rata nasional.
“Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Saya mengajak seluruh komponen pembangunan, terutama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung, untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Lampung,” ujar Gubernur Mirza.
Dalam pidatonya, Gubernur juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang harus diprioritaskan, terutama untuk mendukung sektor sosial, pertanian, dan ketahanan pangan. Selain itu, ia menyoroti perlunya meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberi akses yang lebih baik terhadap teknologi dan pasar.
Gubernur Mirza juga memberikan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan untuk memberikan makanan sehat bagi anak-anak dan ibu hamil, serta mendorong perputaran ekonomi lokal.
Di sektor pendidikan, Gubernur memastikan bahwa setiap anak di Provinsi Lampung akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas, yang tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga membentuk karakter. Begitu juga di sektor kesehatan, Gubernur menginginkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.
Selanjutnya, Gubernur menegaskan pentingnya optimalisasi potensi lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur juga mengajak seluruh aparatur untuk berani melakukan evaluasi diri dan terus meningkatkan kinerja agar dapat melayani masyarakat dengan baik.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur berharap seluruh elemen masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan, dengan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta memberikan masukan konstruktif untuk mendukung program pemerintah.
Gubernur mengungkapkan komitmennya untuk memastikan pembangunan Provinsi Lampung lima tahun ke depan menjadi cita-cita bersama yang dapat terwujud. Dalam waktu enam bulan ke depan, kebijakan pembangunan daerah ini akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030.
“Pencapaian visi ini membutuhkan kontribusi dari berbagai komponen pembangunan, terutama dukungan dari Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung,” ajak Gubernur.
Pada rapat paripurna tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung juga menegaskan tekad mereka untuk konsisten menjalankan amanah kepemimpinan ini demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
“Kami mohon doa restu kepada hadirin dan seluruh masyarakat Lampung, agar kami dapat melaksanakan amanah ini dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab,” ujar Gubernur.
Di akhir pidatonya, Gubernur bersama Wakil Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung yang telah melaksanakan Sidang Paripurna dengan baik.
“Semoga kerjasama ini akan terus berlanjut di masa mendatang. Terima kasih kepada masyarakat Lampung atas amanah yang diberikan kepada kami. Semoga doa dan ikhtiar kita mendapatkan ridho Allah SWT,” tutupnya.
Tekad Anak Bos Rental Kembalikan Rp 100 Juta Jika Oknum TNI Divonis Ringan
Tangerang – Agam Muhammad Nasrudin, anak dari bos rental yang menjadi korban penembakan oknum anggota TNI,…
Curanmor di Rumah Makan Sambel Seruit, Pelaku Terekam CCTV
Bandar Lampung – Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kembali terjadi di Bandar Lampung. Kali ini, satu unit sepeda motor Honda Beat biru tahun 2022 dengan nomor polisi BE 2821 AGW raib digondol maling di parkiran Rumah Makan Sambel Seruit Bu LIN, Jalan Letjen Ryacudu, Sukarame, pada Minggu (23/2/2025) sekitar pukul 22.11 WIB.
Kejadian ini terekam kamera CCTV, memperlihatkan seorang pria mencurigakan mendekati motor sebelum dengan cepat membawanya kabur. Dugaan sementara, pelaku telah mengamati situasi sebelum melancarkan aksinya.
Korban Laporkan Kasus ke Polisi
Korban, Novalia Sari, telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Sukarame pada 3 Maret 2025 dengan Nomor Laporan Polisi LP/B/135/III/2025/LPG/RESTA BL/SEKTOR SKM. Hingga kini, ia masih menunggu tindak lanjut dari kepolisian.
Menurut saksi, motor tersebut terakhir digunakan oleh Muhammad Odi Ryan Maulana, seorang karyawan rumah makan. Saat hendak digunakan kembali, motor tersebut sudah hilang dari tempat parkirnya.
Harapan Korban untuk Polisi dan Masyarakat
Novalia berharap pihak kepolisian segera mengidentifikasi dan menangkap pelaku, serta meningkatkan patroli malam hari di lokasi-lokasi rawan kejahatan.
“Saya harap polisi bisa segera menemukan pelaku dan meningkatkan patroli, terutama di tempat yang rawan pencurian,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dan menambah pengaman pada kendaraannya.
“Bagi yang mengetahui keberadaan motor saya, mohon segera lapor ke Polsek Sukarame atau hubungi saya di 0895804058383,” tutupnya.
Pemprov Lampung Dorong Sertifikasi Produk Halal dan Kendalikan Inflasi dalam Rakor Bersama Mendagri
Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan Sertifikasi Produk Halal. Kegiatan ini berlangsung secara virtual di Ruang Command Center, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, pada Selasa (4/3/2025).
Dorongan Sertifikasi Produk Halal untuk Tingkatkan Daya Saing
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menyoroti potensi besar sertifikasi halal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Jika kita lebih tertib dalam sertifikasi halal, peluang kita sangat besar. Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat ke-8 dunia dalam industri halal, sementara peringkat pertama dipegang oleh China. Padahal, potensi dalam negeri kita sangat besar,” ungkapnya.
Untuk itu, Ahmad Haikal Hasan mengajak seluruh kepala daerah agar lebih aktif dalam menertibkan Sertifikasi Produk Halal, dengan mengerahkan para pendamping, penyelia, auditor, serta juru sembelih halal.
Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak berkaitan dengan Islamisasi, melainkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Sebanyak 87% masyarakat Indonesia adalah Muslim, dan survei menunjukkan bahwa mereka lebih memilih produk halal. Dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki pasar yang besar. Jangan sampai kita justru dibanjiri produk luar negeri,” jelas Tito.
Ia pun menekankan pentingnya memperkuat dominasi produk lokal di pasar domestik.
“Kita harus menguasai pasar sendiri. Bahkan, jika memungkinkan, produk halal kita harus mampu bersaing dan menembus pasar internasional,” tambahnya.
Dengan sertifikasi halal yang semakin mudah, Tito optimistis bahwa masyarakat Muslim yang sebelumnya ragu akan lebih percaya diri dalam berbelanja.
“Ketika warung atau restoran memiliki sertifikat halal, calon pembeli yang semula ragu akhirnya merasa yakin untuk berbelanja, sehingga membuka peluang pasar yang lebih besar,” katanya.
Strategi Pengendalian Inflasi Nasional
Terkait pengendalian inflasi, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa tingkat inflasi Indonesia pada Februari 2025 (year-on-year) mencapai -0,09%, sementara inflasi bulanan dibanding Januari 2025 berada di angka -0,48%.
“Secara global, inflasi Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 186 negara (dari inflasi terendah ke tertinggi), serta peringkat pertama di antara 24 negara G20. Di tingkat ASEAN, kita berada di peringkat ketiga,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa target inflasi nasional berada dalam kisaran 1,5% – 3,5%, yang dianggap ideal bagi produsen maupun konsumen.
“Biaya hidup dan harga barang serta jasa masih menjadi perhatian utama masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian inflasi harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa inflasi pada Februari 2025 dipengaruhi oleh tiga komponen utama:
- Komponen Inti mengalami inflasi sebesar 0,25%, dengan kontribusi terbesar dari emas perhiasan, kopi bubuk, dan mobil.
- Komponen Harga Diatur Pemerintah mengalami deflasi sebesar 2,65%, dipengaruhi oleh penurunan tarif listrik.
- Komponen Bergejolak mengalami deflasi sebesar 0,93%, dengan penyumbang utama berupa daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras.
Kelompok yang paling berkontribusi terhadap deflasi Februari 2025 adalah Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Pemprov Lampung bersama pemerintah pusat terus berupaya menjaga stabilitas harga dan meningkatkan daya saing produk halal dalam negeri, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Rakor Pemkab Pesawaran dan Pemkot Bandar Lampung Hasilkan Sejumlah Program Perencanaan Penanggulangan Banjir
Pesawaran – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran telah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pengendalian Banjir yang terus terjadi di kedua wilayah selama beberapa waktu terakhir.
Rapat Koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota pada Senin, (3/3/2025) dan dipimpin langsung oleh Walikota Bandar Lampung dan Bupati Pesawaran bersama dengan para Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, serta jajaran terkait.
Tujuan digelarnya pertemuan tersebut yakni dalam rangka menjalin kerja sama serta menyusun langkah stretegis dalam upaya mengurangi resiko banjir jangka panjang di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran.
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona melalui Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Adhytia Hidayat mengatakan, sebagai langkah awal Pemkot Bandar Lampung dan Pemkab Pesawaran berencana akan memetakan beberapa aliran sungai yang berhulu di Kawasan Hutan Register/ Taman Hutan Rakyat (Tahura). Dimana aliran sungai tersebut menurutnya melintasi wilayah Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung, sehingga ketika kondisi hujan dengan debit air yang sangat tinggi akan berpotensi mengakibatkan banjir sehingga perlu upaya pengendalian.
Selain itu, dalam Rakor tersebut juga disepakati, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran akan berkolaborasi dalam membangun beberapa embung atau penampungan air dan infrastruktur penunjang di beberapa aliran sungai tersebut. Hal ini sebagai upaya pengendalian air sehingga aliran air dapat dikontrol melalui pintu-pintu air sesuai dengan kondisi ketinggian dan debit air.
Adapun infrastruktur pendukung, perencanaan teknis serta survey penentuan titik lokasi pembangunan embung tersebut ditargetkan akan segera rampung dalam waktu dekat.
Tak hanya itu, kedua belah pihak juga berencana akan lebih meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan stakeholder terkait dan pihak swasta untuk memaksimalkan normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur dalam pengendalian banjir yang terintegrasi di kedua wilayah tersebut.
Salah satunya yaitu dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon dan tanaman khusus yang memiliki daya serap air tinggi di kawasan hutan register dengan pola agroforestry.
“Yaitu mengkombinasikan antara tanaman pertanian dan tanaman kehutanan sehingga selain dapat menahan air juga dapat dimanfaatkan masyarakat,” ujar Adhytia.
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana berharap agar rencana baik ini bisa mendapat dukungan dari Gubernur Lampung untuk turut serta dalam pembahasan guna memastikan kelancaran program.
“Penanganan banjir ini memerlukan kerja sama dari semua pihak. Jika kita bisa menyelesaikan ini bersama, dampaknya akan sangat baik bagi masyarakat di masa depan,” ujar Eva Dwiana.
BI Lampung Buka Layanan Penukaran Uang, Ajak Masyarakat Beralih ke Transaksi Nontunai
Lampung – Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri, Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, bekerja sama dengan perbankan, membuka layanan penukaran uang Rupiah di 100 titik di seluruh wilayah Lampung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BI Lampung, Junanto Herdiawan, dalam acara pembukaan Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2025 yang digelar di Kantor Perwakilan BI Lampung.
Masyarakat dapat menukarkan uang Rupiah mulai 4 Maret hingga 27 Maret 2025 melalui kas keliling, penukaran terpadu, serta layanan penukaran di kantor bank umum. Untuk mempermudah proses penukaran, masyarakat diminta melakukan registrasi melalui aplikasi PINTAR di https://pintar.bi.go.id. Informasi jadwal dan lokasi penukaran dapat dipantau melalui Instagram @bankindonesia_lampung.
Selain menyediakan layanan penukaran uang, BI Lampung juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan transaksi digital, seperti QRIS, mobile banking, dan internet banking guna kemudahan bertransaksi dan berbagi selama Ramadan dan Idulfitri.
SERAMBI 2025: Menjaga Rupiah di Bulan Penuh Berkah
Tahun ini, program SERAMBI 2025 mengusung tema “Menjaga Rupiah di Bulan Penuh Berkah”, sebagai bentuk komitmen BI dalam menjaga ketersediaan uang tunai di masyarakat. Aplikasi PINTAR dioptimalkan agar penukaran lebih nyaman, efisien, dan merata, serta dapat mengurangi antrian dan kepadatan di lokasi penukaran.
Dalam kesempatan tersebut, Junanto Herdiawan juga menyampaikan apresiasi kepada perbankan dan mitra kerja BI atas kolaborasi mereka dalam mendukung kelancaran program ini. Sinergi ini diharapkan dapat memastikan distribusi uang berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ajak Masyarakat Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah
Bank Indonesia terus mengajak masyarakat untuk semakin Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah melalui:
- Cinta Rupiah dengan mengenali ciri keaslian uang melalui 3D: Dilihat, Diraba, Diterawang, serta menjaga uang dengan 5J: Jangan dilipat, Jangan dicoret, Jangan diremas, Jangan distapler, Jangan dibasahi.
- Bangga Rupiah karena Rupiah adalah alat pembayaran sah dan simbol kedaulatan bangsa.
- Paham Rupiah dengan menerapkan belanja bijak sesuai kebutuhan, membeli produk dalam negeri untuk mendukung UMKM, serta menabung dan berinvestasi demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Melalui upaya ini, BI Lampung berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga Rupiah dan beralih ke transaksi digital, demi sistem keuangan yang lebih modern dan efisien.
Unila Dukung Visi Gubernur Lampung Menuju Indonesia Emas
Lampung – Rektor Universitas Lampung (Unila), Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN., Eng., turut…
Wagub Jihan Nurlela Pimpin Rakor Perubahan Fungsi RSUD Bandar Negara Husada Menjadi Tempat Rehabilitasi,
LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai perubahan fungsi RSUD Bandar…