Bencana Banjir Melanda Beberapa Wilayah di Pesawaran, Pemerintah Lakukan Evakuasi dan Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak
Pesawaran – Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Pesawaran sejak Jumat, 21 Februari hingga dini hari Sabtu, 22 Februari 2025, telah menyebabkan banjir di beberapa kecamatan. Hujan deras telah menyebabkan Sungai Way Punduh meluap dan berdampak di wilayah Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Padang Cermin.
Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesawaran, Banjir mulai terjadi sekitar pukul 00.30 WIB dengan tinggi muka air berkisar antara 30 hingga 80 cm.
Banjir yang terjadi mengakibatkan rumah-rumah warga terdampak di berbagai wilayah. Di Kecamatan Marga Punduh, sebanyak 15 rumah di Desa Umbul Limus, 73 rumah di Desa Kampung Baru, 11 rumah di Desa Tajur, 15 rumah di Desa Pekon Ampai, 12 rumah di Desa Kunyaian, dan 7 rumah di Desa Kekatang mengalami dampak dari banjir, dengan satu unit rumah dilaporkan roboh.
Kemudian di Kecamatan Punduh Pedada, tanah longsor terjadi di Desa Sukarame dan menutupi sebagian badan jalan. Di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, satu unit bronjong hanyut dan 478 rumah terdampak.
Sementara itu di Kecamatan Padang Cermin, banjir yang masuk ke pemukiman warga kini mulai surut. Plh Camat Padang Cermin Eko Novian, melaporkan bahwa kondisi banjir telah menggenangi 262 rumah warga yang tersebar di Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 4 di Desa Padang Cermin serta 10 rumah di Dusun Sanggi Induk, Desa Sanggi. Selain itu, banjir juga menyebabkan jebolnya dam irigasi di Desa Tambangan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Bupati Pesawaran yang diwakili Kepala BPBD Sopyan Agani, bersama jajaran telah meninjau lokasi banjir di beberapa titik. Termasuk menyalurkan bantuan berupa paket sembako, mie instan, air mineral, serta roti untuk warga terdampak di Desa Padang Cermin dan Desa Sukajaya Lempasing.
Kepala BPBD Kabupaten Pesawaran turut mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan serta selalu mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Segala bentuk perkembangan terkait penanganan bencana ini akan terus diperbarui
“Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesawaran terus melakukan evakuasi dan pemantauan di lapangan. Meskipun hujan telah reda, di beberapa wilayah banjir masih belum sepenuhnya surut,” ujar Sopyan.
Pemkot Bandar Lampung Bantu Keluarga Suami Istri Tewas Tertimpa Tembok
Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung mengunjungi kediaman suami istri yang tewas setelah tertimpa pondasi dan tembok rumah tetangganya saat hujan deras di Gang Kelinci, Jalan Sisingamaraja, Gedong Air, Kecamatan Tanjungkarang Barat. Pemkot menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya kedua korban.
“Tadi Ibu Walikota, Bund Eva Dwiana, menelepon dan meminta kami untuk datang ke rumah duka. Semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT,” ungkap Asisten III Bidang Administrasi Umum, Ahmad Husna.
Dalam kunjungan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung membawa bantuan berupa beras, air mineral, dan mie instan.
“Bunda Eva juga berpesan agar keluarga korban, khususnya anak-anaknya, diberikan bantuan uang tunai. Saat ini, kami masih dalam proses administrasi dan dibantu oleh camat setempat,” jelas Husna.
Jenazah Rosmiani ditemukan pada Sabtu (22/2/2025) sekitar pukul 03.00 WIB, sedangkan suaminya, Heryadi Prabowo, ditemukan sekitar pukul 05.00 WIB. Kedua jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Daerah dr. A. Dadi Tjokrodip.
Pemkot Bandar Lampung Bantu Warga Bersihkan Lumpur Sisa Banjir
Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung segera turun tangan dengan mengerahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, Sat Pol PP, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu warga membersihkan lumpur sisa banjir yang melanda.
“Kami langsung mengerahkan tim untuk membantu evakuasi malam tadi, dan hari ini tim kembali dikerahkan untuk membersihkan sisa lumpur yang ada,” ujar Wali Kota Eva Dwiana dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 22 Februari.
Eva juga menambahkan bahwa selain membersihkan rumah-rumah warga, tim Pemerintah Kota juga bertugas untuk mengangkut sampah-sampah yang terbawa banjir.
“Sampah yang ada di saluran drainase harus segera diangkut, agar tidak menyumbat arus air dan menghindari banjir lebih lanjut,” tegas Eva Dwiana.
Banjir yang terjadi pada Jumat malam dipicu oleh hujan deras yang turun dalam waktu lama, sehingga saluran drainase tidak mampu menampung air, yang akhirnya meluap ke pemukiman warga.
“Hujannya deras dan lama banget, jadi air tidak bisa ditampung,” jelas Ahmad Roni, salah satu warga Sepang Jaya.
Pemprov Lampung Jelaskan Alasan Penertiban Lahan Eks PTP
Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akhirnya mengungkapkan alasan di balik penertiban 43 rumah warga yang berdiri di atas lahan seluas 218,73 hektar di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Penertiban yang dilakukan pada 12 Februari 2025 ini telah memicu perhatian besar dari masyarakat setempat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, melalui Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Meydiandra Eka Putra, menjelaskan bahwa sebelum penertiban dilakukan, Pemprov Lampung telah mengambil berbagai langkah mitigasi. Menurut Meydi, lahan yang menjadi sengketa tersebut telah sah menjadi aset milik negara sejak tahun 1991, setelah pelepasan lahan oleh PT Perkebunan (ex PTP).
“Alasan utama Pemprov Lampung memiliki tanah ini adalah adanya dokumen pelepasan resmi dari PTP pada tahun 1991. Kami juga telah mengonfirmasi hal ini kepada PT Perkebunan Nusantara 7 (PTPN 7), dan berdasarkan surat klarifikasi yang mereka keluarkan pada 2021, mereka memastikan bahwa lahan tersebut tidak pernah diserahkan kepada masyarakat,” ungkap Meydi di ruang kerjanya pada Jumat, 21 Februari 2025.
Klarifikasi yang dikeluarkan oleh PTPN 7, dalam surat nomor ASB/D/25/2021, memuat dua poin penting. Pertama, PT Perkebunan X pada tahun 1991 menyerahkan hak atas tanah tersebut kepada negara, dengan status dikuasai langsung oleh negara dan tanpa ada transaksi pemindahtanganan ke masyarakat. Kedua, meskipun tanah ini tidak dapat lagi digunakan untuk budidaya karet, perusahaan mengambil langkah untuk menjaga aset tersebut tetap terkelola, salah satunya melalui pengelolaan oleh koperasi karyawan yang terdaftar di Perkebunan Karet Kedaton.
Setelah pelepasan lahan tersebut, Pemprov Lampung kemudian menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Meydi menegaskan bahwa jika ada pihak yang meragukan kepemilikan Pemprov Lampung atas tanah tersebut, mereka dapat memverifikasi sertifikat yang telah dikeluarkan oleh BPN.
Meydi juga menjelaskan mengenai Surat Keterangan Tanah (SKT) yang digunakan sebagian warga sebagai dasar untuk bertahan di atas lahan tersebut. SKT ini, katanya, diberikan oleh PTP pada masa lalu sebagai langkah pengamanan aset, mengingat lahan tersebut awalnya berupa rawa yang tidak cocok untuk budidaya karet. PTP memberikan hak garap atas sebagian lahan kepada karyawan dengan sejumlah ketentuan, seperti kewajiban untuk mengembalikan lahan dalam keadaan kosong jika diperlukan, serta larangan untuk memindah tangankan lahan kepada pihak lain.
Sejak 2012, Pemprov Lampung sebenarnya sudah memberikan peringatan kepada warga yang menempati lahan tersebut, yang pada awalnya hanya berjumlah enam rumah. Saat itu, pemerintah juga menawarkan solusi melalui konvensi untuk memberikan perhatian kepada warga. Namun, meski telah diberikan kesempatan, jumlah rumah justru semakin bertambah hingga akhirnya penertiban harus dilakukan pada 2025.
“Saya ingin mengingatkan bahwa penertiban ini bukan tanpa alasan. Kami sudah melakukan berbagai langkah sebelumnya, namun masyarakat tetap bertahan. Penertiban ini adalah langkah terakhir setelah berbagai upaya mitigasi yang tidak membuahkan hasil,” tutup Meydi.
Sementara itu, warga yang rumahnya digusur terus menggugat hak mereka atas properti yang kini telah rata dengan tanah, termasuk kekhawatiran mereka akan masa depan kehidupan mereka setelah penertiban tersebut.
FKIP UNILA Gelar Pengenalan Sistem Akademik Pascasarjana Jalur RPL Angkatan I Semester Genap Tahun Akademik 2024-2025
LAMPUNG – Dalam rangka menyambut mahasiswa magister jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), FKIP Universitas Lampung (UNILA) untuk pertama kalinya menyelenggarakan kegiatan Pengenalan Sistem Akademik Pascasarjana (Orientasi) pada mahasiswa baru secara virtual. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk mengenalkan lingkungan fakultas kepada mahasiswa baru, sekaligus memperkenalkan sistem studi yang akan mereka jalani. Pengenalan Sistem Akademik Pascasarjana ini menjadi titik awal yang penting, layaknya sebuah penunjuk arah yang dapat membantu mahasiswa memulai perjalanan akademik mereka dengan baik.
.
Pengenalan Sistem Akademik Pascasarjana berlangsung pada Jumat, 21 Februari 2025, melalui platform Zoom Meeting dan dihadiri oleh Dekan FKIP UNILA, Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd., para Wakil Dekan, Tim RPL Universitas Lampung, Ketua Program Studi (Kaprodi) yang menyelenggarakan jalur RPL, dosen, serta tim pengajar RPL. Selain itu, mahasiswa magister jalur RPL Angkatan I Semester Genap Tahun Akademik 2024-2025 juga turut hadir dalam acara ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pengenalan bagi mahasiswa baru yang bergabung melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
.
Dalam sambutannya, Dekan FKIP UNILA, Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd, menjelaskan bahwa tujuan dari orientasi ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai sistem akademik, kurikulum, fasilitas, serta aturan yang berlaku di program magister. Ia juga menekankan pentingnya orientasi sebagai ajang bagi mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan akademik, membangun jejaring dengan dosen dan sesama mahasiswa, serta memahami hak dan kewajiban selama menempuh pendidikan.
.
FKIP UNILA berkomitmen untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Lampung, terutama dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas dan relevan melalui jalur RPL. “Kehadiran mahasiswa magister jalur RPL di lingkungan akademik ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya terbatas pada ruang kelas formal, tetapi juga bisa didapatkan melalui pengalaman, kerja keras, dan dedikasi di dunia profesional,” ujar Dekan, Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd, menutup sambutannya.
.
Sementara, Dr. Rangga Firdaus, M.Kom, Kaprodi Magister Teknologi Pendidikan, turut memberikan paparan mengenai sistem pembelajaran daring (Learning Management System), Siakadu, dan VClass yang akan digunakan oleh mahasiswa baru.
.
selain itu, dalam kesempatan yang sama, Hasan Hariri, Ph.D, Kaprodi Magister Administrasi Pendidikan, menegaskan berbagai manfaat yang didapatkan melalui jalur RPL, seperti efisiensi waktu dan biaya, serta peluang untuk mengembangkan karier dan memperluas akses pendidikan tinggi.
.
Mahasiswa magister jalur RPL menunjukkan antusiasme yang tinggi sepanjang acara. Sebagai mahasiswa magister jalur RPL, mereka memperoleh pengalaman berharga yang akan menjadi nilai tambah dalam diskusi akademik, riset, dan pengembangan ilmu di program ini. Program ini diharapkan memberi manfaat penuh bagi mahasiswa untuk belajar, berkarya, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.(rilis)*
DPRD Lamsel, Fraksi Demokrat: Tatib Untuk Mendorong Produktifitas dan Kinerja Dalam Melayani Masyarakat
LAMPUNG SELATAN – Tata Tertib (Tatib) DPRD adalah aturan yang mengatur mekanisme kerja, hak dan kewajiban…
Fraksi PKS Mendukung Penambahan Hari Kerja Bagi Anggota Dewan
LAMPUNG SELATAN – Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten…
Musrenbang Kecamatan Negeri Katon dan Tegineneng Wujudkan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Pesawaran 2026
Pesawaran – Pemerintah Kabupaten Pesawaran menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk tingkat Kecamatan Negeri Katon dan Tegineneng yang dilaksanakan di Balai Desa Pejambon, Kecamatan Negeri Katon pada Jum’at, (21/2/2025). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Wildan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat serta perangkat pemerintahan kecamatan yang telah mendukung agenda pembangunan daerah.
“Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan tahun ini memiliki arti penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang,” ujar Sekda Wildan.
Musrenbang didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dengan landasan hukum tersebut, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.
Sekda Wildan menekankan bahwa Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan menyusun usulan kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke tingkat kabupaten.
“Diharapkan output dari Musrenbang ini dapat menghasilkan daftar usulan skala prioritas yang akurat untuk pembangunan tahun 2026, serta menyempurnakan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Pesawaran menetapkan tema RKPD Tahun 2026, yaitu Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Produktif untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Desa, serta Daya Saing Daerah. Beberapa prioritas pembangunan yang telah ditetapkan meliputi, Peningkatan kualitas SDM yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, unggul, dan berdaya saing; Peningkatan iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
Kemudian mewujudkan desa mandiri sebagai titik berat pembangunan berbasis kemasyarakatan dan potensi lokal, Pemerataan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan dan berkualitas, serta Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkinerja tinggi.
Dalam kesempatan ini, Sekda juga meminta seluruh perangkat daerah, khususnya di Kecamatan Negeri Katon dan Tegineneng, untuk berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang adaptif, efektif, serta efisien.
Plt Camat Negeri Katon Data Trianda, menjelaskan bahwa musyawarah tingkat desa telah dilakukan di 21 desa di Kecamatan Negeri Katon. Hasil musyawarah desa tersebut dihimpun dan diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disediakan oleh Bappeda Kabupaten Pesawaran sebelum disampaikan dalam Musrenbang Kecamatan.
Sementara itu, Camat Tegineneng Aep Alamsyah dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Kecamatan Tegineneng saat ini tengah berfokus pada pembangunan infrastruktur yang dirasa masih perlu mendapatkan perhatian. Oleh karenanya melalui Musrenbang ini, peran serta dari Bupati selaku kepala daerah, anggota dewan, serta para pemangku kepentingan menurutnya sangat dibutuhkan dalam realisasi program.
“Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian serta program-program yang telah direalisasikan di Kecamatan Tegineneng selama ini. Semoga program-program pembangunan ke depan bisa semakin optimal,” ujarnya.
Dalam kegiatan ini, Sekda bersama jajaran juga menyerahkan bantuan alokasi dana fisik dan non-fisik, serta pagu dana desa untuk tahun anggaran 2025 bagi Kecamatan Negeri Katon dan Tegineneng. Selain itu, diberikan pula bantuan bagi penghulu, guru ngaji, marbot, penjaga makam, serta perlengkapan siswa SD dan SMP.
Musrenbang Kecamatan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua TP PKK, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, Kepala Perangkat Daerah, Forkopimda, serta para kepala desa.
Bantuan Nasi dan Air dari Pemkot Disalurkan ke Warga Terdampak Banjir di Kedamaian dan Labuhanratu
Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung menyalurkan bantuan berupa nasi kotak dan air mineral kepada warga terdampak banjir yang melanda sejumlah wilayah pada Jumat (21/2/2025) malam. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana kepada masyarakat yang terkena musibah.
Bantuan disalurkan melalui masing-masing camat di wilayah terdampak banjir. Camat Kedamaian, Joni Efriadi, mengatakan bahwa bantuan dari Wali Kota diserahkan langsung kepada warga sejak Sabtu pagi.
“Kami menerima kiriman nasi dan air mineral dari Ibu Wali Kota Bunda Eva, dan langsung membagikannya kepada warga yang terdampak banjir,” ujar Joni Efriadi.
Hal senada disampaikan Camat Labuhanratu, Septia Isparina. Ia menyebut bahwa bantuan makanan siap saji dan air minum telah didistribusikan ke warga di berbagai RT yang mengalami genangan air cukup parah.
“Tadi kami menerima sekitar 1.000 nasi kotak dan 50 dus air mineral dari Bunda Eva. Alhamdulillah, semuanya sudah kami salurkan ke masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Septia.
Banjir yang terjadi akibat hujan deras tersebut menyebabkan sejumlah permukiman terendam air dan banyak warga mengalami kesulitan dalam aktivitas harian, termasuk akses terhadap makanan dan air bersih.
Pemkot Bandar Lampung melalui seluruh perangkat daerah terus berupaya memberikan bantuan dan penanganan cepat kepada warga yang terdampak, sekaligus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan di tengah cuaca ekstrem.
Gubernur Lampung Ikuti Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang
JAWA TENGAH — Setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Gubernur Lampung Rahmat…